Pemekaran Papua, Kepentingan Elit Politik?
Pemekaran Papua, menurut elit mereka di DPR RI, antara lain Paskalis
Kossay dan Yorris Raweyai, adalah untuk kemajuan daerahnya. Namun
menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD), Robert Endi Jaweng, Papua belum bisa memberikan bukti bahwa
pemekaran daerah memberikan hasil yang maksimal.
'Dari 65 rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), 35 diantaranya ada di Papua. Tapi Gubernurnya menolak, karena prosesnya tanpa sepengetahuan dirinya. Sementara wakil ketua DPRD nya menilai usulan DOB sembrono,' jelasnya.
Sementara wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, La Ode Ida menilai pemekaran Papua bisa saja karena ada permainan elit setempat dengan pusat. 'Saya juga meragukan alasan Gubernur Papua. Sekarang, yang penting regulasinya harus diperbaiki, agar aktor DOB bisa dikontrol,' jelas dia.
Menurut La Ode, beberapa waktu lalu, ratusan penduduk Papua berdemo di DPR, menuntut kejelasan tentang DOB di sana. 'Nah, siapa yang mendanai mereka, transportasi dan akomodasi mereka di Jakarta'
La Ode menilai, elit daerah juga harus berpikir efisiensi anggaran. 'Misalnya gaji aparatnya berapa, anggota DPRD nya tak perlu banyak'
Tata Kelola DOB Masih Amburadul
Secara umum, KPPOD menilai bahwa ketergantungan keuangan DOB pada pemerintah pusat makin meningkat. 'Dari pemantauan kami, 205 DOB baru, tata kelola ekonomi masih kurang, daerah lama 66 persen tata kelola ekonomi lebih baik,' jelasnya.
Sementara konflik antara daerah induk dengan DOB masih terjadi. 'Daerah induk menilai, mengapa kasih harus memberikan hibah, karena sudah ada dana dari pemerintah pusat. Tahun pertama masih dikasih dana, berikutnya tidak. Selain itu juga birokrasi, transmisi pegawai adminstratif, daerah batas DOB, bahkan penentuan ibukota baru masih jadi masalah dengan daerah induk,' jelasnya.
DOB baru banyak yang belum siap dengan semua itu, sehingga terkesan hanya kejar target untuk dimekarkan, jelas Robert.
Sementara La Ode menilai, pemekaran daerah juga harus berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan infrastruktur. 'Memang kami tidak bisa menolak usulan pemekaran daerah diluar Jawa, karena wilayahnya besar. Jawa hanya 6 persen dari luas Indonesia, bandingkan dengan Kalimantan atau Papua. Bedanya infrastruktur Jawa lebih bagus, jumlah penduduknya juga banyak''
Namun harus diperhatikan pula hal diatas, jika ingin jadi DOB. Mungkin hanya perlu dibenahi infrastrukturnya saja, sehingga tidak perlu harus dimekarkan,' jelas La Ode.
'Dari 65 rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), 35 diantaranya ada di Papua. Tapi Gubernurnya menolak, karena prosesnya tanpa sepengetahuan dirinya. Sementara wakil ketua DPRD nya menilai usulan DOB sembrono,' jelasnya.
Sementara wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, La Ode Ida menilai pemekaran Papua bisa saja karena ada permainan elit setempat dengan pusat. 'Saya juga meragukan alasan Gubernur Papua. Sekarang, yang penting regulasinya harus diperbaiki, agar aktor DOB bisa dikontrol,' jelas dia.
Menurut La Ode, beberapa waktu lalu, ratusan penduduk Papua berdemo di DPR, menuntut kejelasan tentang DOB di sana. 'Nah, siapa yang mendanai mereka, transportasi dan akomodasi mereka di Jakarta'
La Ode menilai, elit daerah juga harus berpikir efisiensi anggaran. 'Misalnya gaji aparatnya berapa, anggota DPRD nya tak perlu banyak'
Tata Kelola DOB Masih Amburadul
Secara umum, KPPOD menilai bahwa ketergantungan keuangan DOB pada pemerintah pusat makin meningkat. 'Dari pemantauan kami, 205 DOB baru, tata kelola ekonomi masih kurang, daerah lama 66 persen tata kelola ekonomi lebih baik,' jelasnya.
Sementara konflik antara daerah induk dengan DOB masih terjadi. 'Daerah induk menilai, mengapa kasih harus memberikan hibah, karena sudah ada dana dari pemerintah pusat. Tahun pertama masih dikasih dana, berikutnya tidak. Selain itu juga birokrasi, transmisi pegawai adminstratif, daerah batas DOB, bahkan penentuan ibukota baru masih jadi masalah dengan daerah induk,' jelasnya.
DOB baru banyak yang belum siap dengan semua itu, sehingga terkesan hanya kejar target untuk dimekarkan, jelas Robert.
Sementara La Ode menilai, pemekaran daerah juga harus berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan infrastruktur. 'Memang kami tidak bisa menolak usulan pemekaran daerah diluar Jawa, karena wilayahnya besar. Jawa hanya 6 persen dari luas Indonesia, bandingkan dengan Kalimantan atau Papua. Bedanya infrastruktur Jawa lebih bagus, jumlah penduduknya juga banyak''
Namun harus diperhatikan pula hal diatas, jika ingin jadi DOB. Mungkin hanya perlu dibenahi infrastrukturnya saja, sehingga tidak perlu harus dimekarkan,' jelas La Ode.
Comments
Post a Comment